Not known Facts About reformasi intelijen indonesia
Not known Facts About reformasi intelijen indonesia
Blog Article
We want a clear authorized foundation… Are you able to think about if pro-ISIS people created a speech at a community event such as the Automobile No cost Working day and afterwards declared that The federal government have been infidels and killing them need to be justified?”
. Intelligence solutions need to abandon the previous paradigm in knowing threats and spend shut focus to new troubles for example worldwide terrorism.
To provide the very best activities, we use systems like cookies to retail outlet and/or accessibility unit info. Consenting to those systems will allow us to procedure information which include searching habits or exceptional IDs on This page. Not consenting or withdrawing consent, might adversely have an effect on particular features and capabilities.
“With the enactment of this Regulation, the authority of your minister, head of establishment, or Regional Governing administration which has been stipulated in the legislation to implement or variety legal guidelines and laws
The use of any separatist movement’s symbols, like a flag, is treason In keeping with article content 104-107 of your Criminal Code; these posts have already been employed in opposition to the West Papua Separatist Motion.
2. In February 2018, Property Minister Tjahjo Kumolo voided a regulation aimed toward screening exploration assignments that were deemed to have “unfavorable impacts” to the place in an about-encounter that came only hours right after he experienced defended the regulation. Issued on January 17, 2018, Residence Ministry Regulation No. 3/2018 over the investigate facts letter (SKP) allowed authorities to evaluate the “likely unfavorable impacts” of a certain exploration job, a mechanism that resembled the Environmental Impact Analysis (Amdal) requirement for firms which could hurt the environment.
Some jurist categorized this like a long-lasting precedence underneath the doctrine of faste jurisprudence, which serves a relatively binding electric power. Other jurists Conversely, continue to address such priority like every other precedence, i.e., as not owning any binding electrical power. They merely Have a very persuasive drive of priority. Jurisprudences with the Supreme Court docket and also the Constitutional Court docket are published on the internet. Jurisprudences with the Supreme Court docket that were commonly accepted as permanent jurisprudences can be found on-line also.
Titik utama yang perlu dilakukan reformasi dalam fungsi intelijen adalah fungsi pengamanan dalam hal ini perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka essential place
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi target serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di period pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan informasi lebih lanjut kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.
Considering that the beginning of the 1998 reforms, the pressure from civil Culture to perform intelligence reform was not solid sufficient. In addition to the structural political alter like democratic elections and amendments or cancellation of article content with the Structure and authoritarian laws, the key protection sector challenges have been only marginally addressed.
The government has submitted the controversial omnibus Monthly bill on career creation to the House of Reps, aiming for the conclusion in deliberation within 100 times.
Namun, tidak semua aktivitas intelijen tersebut terkait dengan kepentingan rezim, melainkan ada juga yang merupakan bagian dari pertarungan kekuasaan atau pun konflik di internal institusi intelijen sendiri.
Proposed amendments to Indonesia’s Electronic Information and Transactions (ITE) Legislation intention to shield small children by criminalizing “cyberbullying,” but some activists and free of charge-speech advocates alert that the new laws may be accustomed to stifle authentic dissent.